ASPEK HUKUM PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DILINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH The use of official vehicles at the Regional Secretariat of Nias District from the administrative obse...
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG... D Masitah,E Fahamsyah,RA Rini Anggraini - 《Syntax Idea》 被引量: 0发表: 2023年 INTERPRETASI MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENGUJIAN PER...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
Tinjauan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dalam Mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Di Kota Semarang W Widayanti 被引量: 0发表: 2018年 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA...
Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh ?para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing ...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
Yustisia Edisi Nomor 69. 44-54.Pujiyono. 2006. Struktur organisasi birokrasi daerah yang ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Peringkat Daerah. Yustisia 69 (Sep-Des):44-54... Pujiyono,Pujiyono - 《K Law》 被引量: 3发表: 2006年 IMPLEMEN...
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN KALIMAS SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 146 TAHUN 2016 来自 钛学术 喜欢 0 阅读量: 57 作者: ITSA Syafii 摘要: In accordance with Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak Nomor: HK: 208/...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
KAJIAN KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT TANAH BERDASARKAN PASAL 32 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILANThesis entitled : A study about the weight of evidence o...