KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
Universitas di Ponegoro Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 22 tentang pembiayaan daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang tentang pinjaman ... T Pamuji Tnh 被引量: 4发表: 2008年 PENGARUH PENDAPATAN AS...
Yustisia Edisi Nomor 69. 44-54.Pujiyono. 2006. Struktur organisasi birokrasi daerah yang ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Peringkat Daerah. Yustisia 69 (Sep-Des):44-54... Pujiyono,Pujiyono - 《K Law》 被引量: 3发表: 2006年 IMPLEMEN...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh ?para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing ...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAMPEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYAUNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAHGOVERNNANCE 来自 repository.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 47 作者: S Hendra 摘要: This research aims to determine the role of Bima city government in ...
Peranan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam Pelaksanaan Tindakan Anti Dumping Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011... S Ambarita 被引量: 0发表: 2018年 ANALISIS PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MENURUT PP 10 TAHUN 1961 DAN PP 24 TAHUN 1997 Dan Untuk mengetahui serta menganalisa...
PELAKSANAAN KONSERVASI ORANGUTAN OLEH BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI KOTA PALANGKARAYAMan on behalf of power and modernity has disturbed and destroys " ci...