KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang the constitution court, constitutional reviewAbstrakKeberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam sistem peraturan perundang-undangan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945...
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDIDAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAANASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI ... RY Bramantyo - 《Universitas Gadjah Mada》 被引量: 0发表: 2013年 STRUKTUR ORGANISASIBIROKRASI DAERAH YANG IDEAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
There should be known that service for public (Sumenep society) still lack of efficiency and the confusing service is the cause.Bahri, SaifulPersepsi Pejabat Daerah Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor Tahun Tentang Organisasi Perangkat Daerah... S Bahri - 《Persepsi Pejabat Daerah Mengenai Peraturan Pe...
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2011 (Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian di Kelurahan Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang)... R Kustriawan,Fitriyah,P Astuti 被引量: 0发表: 2015年 PENGGUNAAN TANAH KAS DESA (TANAH...
Universitas di Ponegoro Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 22 tentang pembiayaan daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang tentang pinjaman ... T Pamuji Tnh 被引量: 4发表: 2008年 PENGARUH PENDAPATAN AS...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
Persepsi Pejabat Daerah Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Analisa Birokrasi di Kabupaten Sumenep) 来自 core.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 22 作者: S Bahri 摘要: The real condition of public institutions in Indonesia still far from people's demand in ...