KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) 被引量: 0发表: 2009年 ANAL...
被引量: 2发表: 2012年 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja PNS di Sekretariat Daerah, Subulussalam This study aims to determine and analyze the implementation of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 30 of 2019 concerning the Perf....
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ---(2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No... J Jalaluddin - 《Mentari》 被引量: 1发表: 2014年 PERANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PAJAK (PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013) Sustainab...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh ?para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing ...
PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI DIY DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERDASARKAN PADA ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DIY The writer give an advice and a recommendation to the Governor of DIY Provinces for change Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 Tentang Organ...
PELAKSANAAN KONSERVASI ORANGUTAN OLEH BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI KOTA PALANGKARAYAMan on behalf of power and modernity has disturbed and destroys " ci...
The real condition of public institutions in Indonesia still far from people's demand in service. Several public institution in regional level still lack of efficiency and effectiveness, far from target in service. That's why Government Rule No.41 / 2007 about Regional Officer Organization in orde...