PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI TERHADAP PERPPU NO. NO. 4 TAHUN 2009 DAN PERPPU NO. 4 TAHUN 2008) 来自 jurnal.umy.ac.id 喜欢 0 阅读量: 10 作者: JM Hukum 摘要: Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) as a legal norm has no ...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. ---(2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ---(2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No... J Jalaluddin - 《Mentari》 被引量: 1发表: 2014年 PERA...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDIDAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAANASURANSI KESEHATAN BAGI PE... IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDIDAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAANASURANSI KESEHATAN BAGI ...
Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh ?para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing ...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
PERANAN PEMERINTAH KOTA BIMA (NTB) DALAMPEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PASCA BERLAKUNYAUNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAHGOVERNNANCE 来自 repository.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 47 作者: S Hendra 摘要: This research aims to determine the role of Bima city government in ...
PELAKSANAAN KONSERVASI ORANGUTAN OLEH BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI KOTA PALANGKARAYAMan on behalf of power and modernity has disturbed and destroys " ci...
The real condition of public institutions in Indonesia still far from people's demand in service. Several public institution in regional level still lack of efficiency and effectiveness, far from target in service. That's why Government Rule No.41 / 2007 about Regional Officer Organization in orde...