KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. ---(2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ---(2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No... J Jalaluddin - 《Mentari》 被引量: 1发表: 2014年 PERA...
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2005 TENTANG PINJAMAN DAERAH DI KOTA SURAKARTAThe purpose of this study was to determine how the implementation of the Indonesian Government Regulation No. 54 the year of ... Yeni - Ji 被引量: 0发表: 2014年 Implementasi Pajak ...
Implikasi politik hukum Peraturan Daerah NomorTahunTentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap? pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada di Kab....
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI DIY DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERDASARKAN PADA ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DIY The writer give an advice and a recommendation to the Governor of DIY Provinces for change Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 Tentang Organ...
PELAKSANAAN KONSERVASI ORANGUTAN OLEH BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI KOTA PALANGKARAYAMan on behalf of power and modernity has disturbed and destroys " ci...
Persepsi Pejabat Daerah Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Analisa Birokrasi di Kabupaten Sumenep) 来自 core.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 19 作者: S Bahri 摘要: The real condition of public institutions in Indonesia still far from people's demand in ...