KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, ...
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDIDAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAANASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI ... RY Bramantyo - 《Universitas Gadjah Mada》 被引量: 0发表: 2013年 STRUKTUR ORGANISASIBIROKRASI DAERAH YANG IDEAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 13 tentang Nomor Induk Kependudukan [ ]maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yang tertuang dalam PP Nomor 37 Tahun 2007 yang memuat tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor ... HR Ah,M St,Kom,... 被引量: 0发表: 2012年 PENYEL...
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS... J Juhairiyah,L Marlinae - 《Buletin Penelitian Sistem...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
PERANAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROVINSI DIY DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERDASARKAN PADA ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI DIY The writer give an advice and a recommendation to the Governor of DIY Provinces for change Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2008 Tentang Organ...
PELAKSANAAN KONSERVASI ORANGUTAN OLEH BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI KOTA PALANGKARAYAMan on behalf of power and modernity has disturbed and destroys " ci...
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ---(2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No... J Jalaluddin - 《Mentari》 被引量: 1发表: 2014年 PERANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PAJAK (PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013) Sustainab...