历史 6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum; 97/5000 源语言:印尼语 目标语言:简体中文 结果(简体中文) 1:[复制] 交通号KM 2002年48年公共机场实施6.Peraturan部长; 结果(简体中文) 2:[复制] ...
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Grganisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013; 207/5000 源语言:印尼语 目标语言:简体中文 ...
PENERAPAN HT-el MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020 DI KOTA SEMARANGdoi:10.36418/syntax-literate.v8i2.11428Rural banks are financial institutions that are close to the lower-middle class which hav...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJ... PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN ...
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. ---(2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No... J Jalaluddin - 《Mentari》 被引量: 1发表: 2014年 PERANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MELALUI PAJAK (PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013) Sustainab...
Ministerial regulations No 77 of 2011 regulates about transportations. Moreover, Ministerial regulations No 77 of 2011 using Law No. 8 of 1999 as preamble. Consequently, principles of consumers protection which is implemented by Law No. 8 of 1999 must be implemented by Ministerial regulations No ...
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NO. 2 TAHUN 2011 DI KABUPATEN BANTUL DALAM PROSES PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAKThis thesis entitle Implementation of Minister Regulation Empowerment Woman and Prot...
ANALISIS KESESUAIAN PERSYARATAN PUSKESMAS KELURAHAN DI PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PUSKESMASdoi:10.36418/syntax-literate.v8i7.12883HEALTH policyPHARMACEUTICAL industryVILLAGESPUBLIC healthMEDICAL careThe purpose of thi...
PENERAPAN ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERATURAN MENTERI NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARAConsumer Protection is all effort which guarantee law certainty, to provide protection to consumers. Consumers protection ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KOPERASI SIMPAN PINJAM ATAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI PADA KSP USAHA MANDIRI KABUPATEN MADIUN) 来自 etd.ugm.ac.id 喜欢 0 阅读量: 92 作者: N Yuniarti 摘要: This study of Legal Protection to KSP on Implementation ...