DUALISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DENGAN PERATURAN PRESIDEN DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 5 作者:IGE Budiputra,Sh.,Mh. 摘要: Local regulations are local regulations that are established by local specificities recognized by the Constitution of the...
ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018doi:10.30997/jvs.v9i2.8593The purpose of this study was to determine the suitability of village financial management in one of the sub-districts, North Gorontalo Regency based on Permendagr...
Efektifitas Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Batang Hari Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Pro... Efektifitas Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Batang Hari Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang...
The results showed that even though Indonesia was not a party to the 1951 Refugee Convention and Protocol concerning the Status of UN Refugees in 1967, Indonesia highly respected and respected the contents of the convention so that the issuance of Presidential Regulation 125/2016. However, in its...
Pelaksanaan Konversi Hak Milik Adat (Letter C ) Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Di Bkabupaten Gunungkidul... AP Perwitasari 被引量: 0发表: 2017年 ANALISIS ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK ...