IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 1 作者: PN Utami 摘要: As a result of war and bloody conflict, forcing a number of people to seek refuge in various countries, ...
Implikasi politik hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada...
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KOTA CILEGON 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 21 作者: R Rahmatullah 摘要: This study discusses the implementation of local regulations No. 10 year 2012 on managing Corporate Social ...
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame Kota Semarang 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 17 作者:RD Arnendo,Amni Zarkasyi Rahman 摘要: Semarang's local government has determined policy about advertisements's implementation through Spacial Planning department ...
PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI PROVINSI SUMATRA BARAT DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT 来自 pustaka.unpad.ac.id 喜欢 0 阅读量: 29 作者: SS Pratama 摘要: We propose a novel ...
The report/this skript titled "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan PeraturanDaerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima TerhadapPedagang Kaki Lima Di Jalan Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Diy".The main law problem from the report is ...
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 53 mengatur mekanisme pertanggungjawaban BPKH. BPKH bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang bisa dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi ... EF Primadhany - 《Jurisdictie》 被引量: 0发表: 201...
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabu... N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN ...
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVI... PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG MAJ... PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN ...