PENERAPAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHAN PROVINSI BENGKULU In the effort of good governance implementation an Indonesia, where the elimination corruption, collusion, and nepotism be priority agenda, Government publish to Presidential Regulation Number...
Persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak... Persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA ATAS PEMUTUSAN SEPIHAK KONTRAK KONSTRUKSI DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHdoi:10.59261/jequi.v6i1.168The aim of this research is to find out the form of legal protection for providers in construction contracts that are terminated unilaterally, and...
PENGUKURAN MOTIVASI KERJA PANITIA PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah)Improvment Job Motivation need to organization for better job. Aims this reserach is redesign job ofprocurement comitte in Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah for improving job ...
Penerapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahdoi:10.38035/jihhp.v4i3.1949This study aims to find out, understand and analyze the settingsBlacklist/Blacklist sanctions in LKPP Regulation Number 4 of 2021 and th...
Keywords: Evaluation of public policy, public procurement, Agency of Regional Employment Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 serta ... R Anggraeni 被引量: 0发表: 0年 Peranan Pemerintah Daerah...