Salah satunya terkait dengan kegagalan KPPU dalam mengakomodir pembayaran ganti rugi kepada korban pelanggaran hukum persaingan usaha. Hal ini dapat terjadi karena selama ini Indonesia hanya memberikan ruang bagi public enforcement untuk diterapkan. Dalam public enforcement , pembayaran ganti rugi ...
6. Socio-political background of the enactment of "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". [D] . Mawardi, Ahmad Imam. 1998 机译:颁布“印度尼西亚伊斯兰法汇编”的社会政治背景。 7. Bentuk penyimpangan perkawinan yang dikenal sebagai perkawinan semuudmerupakan penyimpangan perkawinan yang dilakukan...
Penolakan Orang Asing ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut A. Latar Belakang Kepastian hukum dan penegakan hukum di Indonesia menjadi sebuah keniscayaan dalam mewujudkan bangsa yang berdaulat dan bermartabat. ... R Arifin 被引量: ...
Peranan Notaris dalam Pendidikan Hukum Bagi Masyarakat The society who lived in the country organized by rule of law (rechtstaat) is should have known about the laws that regulate their daily life. In general fact, there are so many people in Indonesia, asspesialy in West Nusa Tenggara, who...
DetektifPekerjaan PolisiPembicaraanPemeriksaPemeriksaan PolisiPenanganan TersangkaPenegakan HukumPengacaraPenyelidikanPercakapanPetugasPetugas HukumPolisiPresentasi BuktiRuang InterogasiSinematikSistem HukumSistem PeradilanSuasana Hati Yang GelapTahananTegangTema HukumTempat KejadianTersangkaTuduhanVideo VertikalWawancara...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEGIATAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI KABUPATEN MAGELANGdevelopment in terms of development and the nature of the country's foreign exchange non-oil sector should be m...
The protection and preservation of the environment is now perceived as being of crucial importance to\\udthe future of mankind, and public bodies both national and international are taking significant steps to-\\udwards the establishment of legislation which will promote the protection of the ...
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial dalam Praktek Berhukum Di Indonesia Law as tool of social engineering cannot be provided in Indonesia. It is because on the government perspective, law be regarded just a rule or act or legal, produced by legislation process. Law is used to support the gove...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PROSES HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 2 作者: D Kuntong 摘要: The legal process of reversing evidence is limited in the case of corruption preceded by a defense conducted by the defendant in which ...
PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS MELALUI E-TILANG DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS STUDI KASUS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA RESOR BADUNG BALIdoi:10.46799/syntax-idea.v6i5.3255This research aims to analyze and describe the judicial process for traffic and road...