Demikian halnya kebijikan pemerintah tentang pajak bumi dan bangunan yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, mempunyai peran yang besar dalam memberikan dukungan pembiayaan pembangunan disegala... LS Asmara 被引量: 0发表: 2002年 PENINGKATAN KESADARAN ...
EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 DAN PERATURAN PERUSAHAAN TERHADAP PEMBERIAN SURAT SANKSI KEPADA PEKERJAdoi:10.46799/jsa.v4i3.564This study aims to analyze the effectiveness of these regulations in terms of sanctioning workers in the work environment. The method used ...
Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita Hiv/aids Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentangsyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak W... Penanganan Khusus Terhadap Narapidana Penderita Hiv/aids Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentangsyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan...
N Fajar Rozyqin - ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS KEWAJIBAN PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESINYA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN (Studi Praktik Perawat Perorangan di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) 被引量: 0发表: 2009年 ANAL...
Persepsi Pejabat Daerah Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Analisa Birokrasi di Kabupaten Sumenep) 来自 core.ac.uk 喜欢 0 阅读量: 22 作者: S Bahri 摘要: The real condition of public institutions in Indonesia still far from people's demand in ...
KAJIAN HUKUM MENGENAI PERATURAN MERGER PASCA DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN ...
Muhammad FadhlullahJaeni, JaeniHUBUNGAN INFORMASI SILPA APBD DAN ARUS KAS DENGAN PENGANGGARAN BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DI INDONESIA BERDASARKAN KLASTER PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2007 M Fadhlullah,J Jaeni - HUBUNGAN INFORMASI SILPA APBD DAN ARUS KAS DENGAN PENGANGGARAN BELANJA MODAL PEME...
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN KALIMAS SURABAYA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 146 TAHUN 2016 来自 钛学术 喜欢 0 阅读量: 57 作者: ITSA Syafii 摘要: In accordance with Peraturan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan III Tanjung Perak Nomor: HK: 208/...
Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah)do... M Hairuni,W Safitri - 《Yuriska Jurnal Ilmiah Hukum》 被引量: 0发表: 2019年 PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKKAN PE...
The problem in this legal writting is How the Implementation of Franchise Agreement especially in Based on Governmental Regulations Number 42, 2007 about Franchise in Melia Laundry & Dry Cleaning Yogyakarta? Empirical law of research by taking the da...