KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYATERHADAP PENDIDIKAN MADRASAH In the era of provincial autonomy, the madrasahs do not gain the autonomy as the schools which are under the department of National education do. The constitution number 32, 2004, on theprovindalgovernment, stafes that one of...
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia hubungannya dengan pembangunan ekonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta; (Kajian dimensi ketahanan nasional)... Haryono,S Trisno - 《Universitas Gadjah Mada》 被引量: 0发表: 1995年 加载更多来源期刊 KUALITAS PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA MALANG SESUDAH OTONOMI DAE...
ANALISIS KOMPARATIF KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI, SEBELUM DAN PASCA PENDAERAHAN BPHTB Daerah: Studi Kasus Kota Lamongandan Gresik (Tahun ... L Widiowati,L Venusita - 《Jurnal Akuntansi Unesa》 被引量: 0发表: 2014年 Pengaruh Current Ratio, Total Assets Turnover, Total Debt to...
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditetapkan posisi DPRD sejajar dan menjadi mitra dengan pemerintahan daerah. Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan... Y Kahar - 《Jf Political Institutions》 被引量: 2发...
PERAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAHMohamad Saferi Dunggio, S.311005024 role of the legislature and the executive... MS Dunggio 被引量: 0发表: 2016年 Analisis Yuridis ...