Kata k unci : Kebijakan Hukum Pidana , Menanggulangi Tindak Pidana , Pertambangan . ABSTRACT State of Indonesia is one country in the world that has natural resources that are very much whether it is renewable and can not be renewed ( or unerewable ). Examples of non-renewable wealth ...
Berkaitan dengan hal itu maka dengan tesis ini diajukan permasalahan-permasalahan 1) apakah alasan-alasan perlunya pidana pengawasan dalam hukum pidana anak ?; 2) bagaimanakah pidana pengawasan untuk anak diformulasikan dalam kebijakan ... R Rasdi - 《K Law》 被引量: 0发表: 2004年 Model...
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI MASALAH TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Dl INDONESIA 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 8 作者: H Hartiwiningsih 摘要: In general, thecondition ofpenallaw enforcementonenvironmental cases hasnotbeenexpectedby many people. Various cases of environmental ...
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI 1.5 Hukuman dan konsekuensi dari ketidakpatuhan FCPA membebankan tanggung jawab pidana kepada individu dan perusahaan. Bagi individu yang melanggar ketentuan antisuap FCPA, sanksi pidananya termasuk: • Denda yang sangat besar; • Disgorgement manfaat; • Kurungan penjara...
Settlement of tax crimes by law enforcers is carried out through several processes, such as warnings, freezing, confiscation, confiscation, administrative sanctions and criminal sanctions.Anam, HoirulTanudjajaJournal of Comprehensive Science (JCS)
In order to support the success of law enforcement of economic criminal law, there should be consistency synchronization and harmonization of regulation related to economic crime. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, tindak Pidana Ekonomi 展开 DOI: 10.14710/mmh.40.2.2011.123-132 年份: 2011 ...
Pidana justru memberikan dampak negatif terhadap pelaku, seperti stigmatisasi dan terhambatnya upaya mengembalikan orientasi seksual pelaku. Tujuan pemidanaan dalam pembaruan hukum pidana adalah memperbaiki pelaku menjadi individu yang le... YA Fajrin,AF Triwijaya,MA Maruf - 《Negara Hukum Memb...
Pengaturan sistem pemidanaan dalam hukum pidana positif, sebagaimana diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dilihat dari aspek kebijakan formulasi, masih mengalami berbagai kelemahan dan kekura... N Sambas 被引量: 0发表: 2012年 PERLINDUNGAN HUKUM TERH...