ANALISIS KEMANDIRIAN FISKALDI ERA OTONOMI DAERAH(STUDI KASUS DI PROPINSI SULAWESI TENGAH) The growth of local autonomy has driven Central Sulawesi Province into less adequate financial condition, which has its main source has not received from local income (PAD). Such phenomenon was shows by the...
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah adalah perangkat undang-undang otonomi daerah yang membawa paradigma desentralistik dalam berpemerintahan. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk menggali sumber-sumber daerah dan dipergunakan untuk ke...
Namun sampai saat ini, implementasi mengenai adanya KPE ini masih sebatas sampai tahap pembagian KPE tersebut. Jadi PNS belum bisa mengakses pelayanan-pelayanan yang ada dengan menggunakan KPE. Dengan melihat hal tersebut menjadi tugas Badan Kepegawaian Negara untuk lebih mengawasi, mengevaluasi, ...