JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF 来自 ResearchGate 喜欢 0 阅读量: 18 作者: AN Rohanawati 摘要: This study aims to determine the social security system adopted by Indonesia, see Indonesia as a function of the welfare ...
NOB Nababan,L Karjoko,I Handayani - 《Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi》 被引量: 0发表: 2018年 KONSISTENSI NILAI-NILAI BHINEKA TUNGGAL IKA, PARADIGMA HUKUM DAN PENDEKATAN HUKUM SEBAGAI SUMBER ORIENTASI BAGI STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL KONSISTENSI NILAI-NILAI BHINEKA TUNGGAL IKA, PARAD...
Kepastian hukum usaha mikro, kecil dan menengah dalam pola kemitraan adalah sebagai penerima waralaba. Pertumbuhan ekonomi yang demikian cepat dan maju, menyebabkan banyak regulasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menerbitkan ... IMB Suardana,IW Wiryawan - 《Jurnal Magister Hukum Udayana...
Harsono, "Tinjauan Sengketa atas Batubara [20] PWC, "Mining in Indonesia - Investment and Sebagai Barang Kena Pajak atau Non- Barang Taxation Guide " 11th Edition. Kena Pajak," in Simposium Nasional [21] E. Ohrn, "The Effect of Corporate Taxation on Keuangan Negara, 2018, pp. 252-267....
Hukum jaminan merupakan cabang hukum yang mengatur mengenai jaminan atas suatu kewajiban atau utang, yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sebagai jaminan atas pemenuhan kewajiban tersebut. Dalam era globalisasi dan kompleksitas transaksi bisnis yang semakin meningkat, pemahaman dan...
D Utoro - 《Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi》 被引量: 0发表: 2021年 PERSEPSI DAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN FUNGSI HUTAN SEBAGAI DAERAH RESAPAN AIR ( Studi Kasus Hutan Penggaron Kabupaten Semarang ) Masyarakat memiliki persepsi bahwa hutan tidak hanya berfungsi ekologis namun juga...
Advances in Economics, Business and Management Research,volume 216 Tenth International Conference on Entrepreneurship and Business Management 2021 (ICEBM 2021) The Efficiency and Stability of the Islamic-Banking Industry in Indonesia, Malaysia, and the Middle-East Yohanes Amadeus Raditya1* Buddi Wibowo1...
Kemudian 12% lainnya berproduksi profesi sebagai Hakim ataupun juga jaksa. Berbagai konsentrasi yang bisa dipilih diantaranya mulai dari hukum tata negara, hukum bisnis, hukum pidana, dan banyak lagi lainnya. Semua konsentrasi tentu bisa dipilih oleh para mahasiswa ketika akan menggeluti ...
PERGESERAN KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (Dalam Perspektif Hukum dan Kebijaksanaan Publik) Privatisation of public enterprise do it the reason because performed public enterprise low, unhelthy and goverment ability to give relieved so much lower. Privatisation...
Sebagai Instrumen Pengawas Kebijakan Publik, Jurnal Al-Adalah, Vol.3 Nomor I, Januari, p 46 [4] Jimly Asshiddiqie, 2012, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Pasca Reformasi, (Jakarta,Sinar Grafika) p 24 [5] Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta,Rajawali Pers) p 13 ...