IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DAERAH PAPUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA PUBLIK (Penelitian di Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika Papua)Papua Specific Autonomy Draft Bill is developed to bring into reality the satisfied basic rights and obligation of Papua people. It is performed under a number ...
KONFLIK DALAM PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAGELANG DENGAN KABUPATEN MAGELANG (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya) Sejak implementasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ...
PEMODELAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SEBAGAI SUMBER DANA DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Des) PADA ERA OTONOMI DAERAH DAN FAKTOR PENENTUNYA (Studi di Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah) This type of research is a descriptive study, qualitative and quantitative descriptive analysis...
Abstract in Bahasa Indonesia : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota merupakan alat pengaturan, pengendalian dan pengarahan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/Kota. Memasuki era otonomi, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya, RTRW seyogyanya ...
KAJIAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Implementasi Otonomi Daerah Di Kabupaten NganjukEvaluation on the OTODA (local autonomy) in Nganjuk regency is given more emphasis on the evaluation of the implementation of the 1974 Regulation Number 5. It is due to the fact that its implementation ...
Kadar PamujiJournal of Dinamika HukumPamuji, Kadar. 2014. Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No (2014).